Bansos DKI Jakarta, efektifkah? Ini tanggapan ketua LPBI Jakarta Utara

Gubernur DKI jakarta Anies Baswedan telah mendistribusikan Bansos berupa sembako kepada masyarakat DKI Jakarta Khususnya bagi keluarga yang benar-benar terdampak Virus Covid-19 ini. Sebanyak 1,2 juta keluarga yang mendapatkan Bansos tersebut.

Bansos yang diberikan berupa kebutuhan pokok terdiri dari beras 5kg, dua kaleng kecil sarden, minyak goreng 0,9 liter,2 bungkus biskuit, maker kain 2 lembar, dan sabun mandi 2 batang.

Tercatat hingga Minggu (3/5), Terdapat 4.417 kasus positif.621 orang dinyatakan sembuh. Dan pasien meninggal sebanyak 410 orang. 2.062 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, 1.324 orang melakukan isolasi mandiri (self isolation).

Saat Konfrensi Pers di Balai Kota, Jumat (1/5/2020) malam. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut presentase jumlah yang tepat sasaran pada Bansos di tahap pertama sebanyak 98,4 persen. Sementara yang tidak tepat sasaran hanya 1,6 persen.
Jajaran pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta berencana akan memberikan bansos tahap kedua yang akan di distribusikan pada seminggu sebelum lebaran.

Ketua LPBI NU Jakarta Utara Ust. Alfian Nurfitroh mengatakan “ Kami sangat mengapresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta Yang telah memberikan Bansos Kepada 1,2 juta Keluarga yang terdampak Virus Covid-19, Namun sangat disayangkan Bansos Berbentuk makanan instan, kalengan dan bungkusan tersebut tidak memberikan dampak langsung Khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pesisir Laut Jakarta Utara.

“Kalau Saja Anggaran untuk pembelian Sarden dan biskuit bisa di alihkan ke pembelian ikan asap , ikan asin, ikan presto dan lain-lain maka hal ini dapat menghidupkan kembali perekonomian nelayan yang ada di pesisir laut Jakarta Utara yang terdampak Covid-19 ditambah dengan turunya harga ikan.” Ucap Ust. Alfian Ketua LPBI NU Jakarta Utara.

Lebih lanjut beliau menyatakan, dampak pemberlakuan PSBB begitu dirasakan masyarakat nelayan di pesisir jakarta, dengan semakin menurunnya permintaan masyarakat Jakarta terhadap ikan laut menyebabkan harga ikan menjadi merosot. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama terlebih khusus Pemerintah Daerah sebagai pemegang kebijakan.

Dan juga untuk pengadaan alat pelindung diri (APD), Pemprov DKI Jakarta juga dapat mengaktifkan rumah tangga (Keluarga) yang memiliki kemampuan menjahit. Tinggal dibekali teknik dan bahan bakunya untuk pembuatan APD . Jika simbiosis mutualisme ini bener- bener terjadi antara masyarakat dan pemprov DKI Jakarta, maka sudah pasti masyarakat sangat terbantu dari segi ekonomi.

Dalam hal ini LPBI NU Jakarta Utara siap membantu mengidentifikasi potensi masyarakat Nelayan dan home industri di wilayah Jakarta Utara yang terganggu keberlangsungan perekonomiannya.

Kontributor : Alfian Nurfitroh

Editor : Almanan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *