Soal Mudik, Pemerintah Mestinya Dorong Cek Kesehatan Bagi Para Pemudik


Jakarta, NU Online

Aktivis mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta Muhammad Rizki, asal Desa Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang kini tinggal di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menyatakan kurang setuju terhadap larangan mudik pada lebaran tahun ini.

Ia justru menawarkan berbagai strategi kepada pemerintah untuk mengatur mekanisme agar mudik tetap bisa dijalankan.

 

Salah satu upaya yang bisa dilakukan, misalnya, membuat aturan bagi pemudik untuk melakukan pengecekan kesehatan secara gratis di lokasi keberangkatan seperti terminal, bandara, pelabuhan, dan stasiun. Juga tes kesehatan bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi.

“Saya pribadi kurang setuju akan adanya larangan mudik di lebaran 2021 ini. Terutama bagi saya sebagai mahasiswa perantau. Karena pertama, momen-momen di kampung halaman tuh tidak bisa tergantikan. Karena mudik itu budaya Indonesia dan kalau seumpama budaya itu dilarang maka akan terjadi penolakan di mana-mana,” kata Rizki kepada NU Online melalui sambungan telepon, pada Rabu (7/4) sore.

Menurutnya, jika pelarangan mudik semakin diketatkan maka sangat mungkin orang-orang Indonesia justru akan semakin nekat untuk tetap pulang ke kampung halaman dengan berbagai cara yang bisa diupayakan. Bahkan bisa jadi, terjadi akal-akalan agar tetap bisa mudik.

“Sangat mungkin. Bisa jadi orang itu akal-akalan buat mudik. Kalau seumpama ada pembatasan mudik dan diatur dengan menggunakan jam, misalnya mudik diperbolehkan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, maka masyarakat dan saya pun juga akan akal-akalan lagi, mencari cara,” terang Rizki yang merantau sejak lima tahun lalu dari Cirebon ke Kabupaten Bekasi ini.

“Jadi bisa saja kita pulang kampung atau mudiknya jam 8 malam, di waktu-waktu yang kira-kira tidak ada petugas yang jaga,” imbuh Rizki.

Ia menuturkan, pemerintah dengan segala sumber daya yang dimiliki, seharusnya bisa mengatur mekanisme alur mudik, bukan justru melarangnya. Berbagai pembatasan mesti dilakukan tetapi tetap dengan disertakan penyeleksian secara ketat. 

“Jadi orang-orang yang berusia lanjut dan rentan terkena Covid-19 saja yang dilarang. Artinya, para pemudik harus dipastikan sehat terlebih dulu sebelum melakukan keberangkatan ke kampung halaman,” tuturnya. 

Lebih lanjut ia mengatakan, kalau pemudik menggunakan jasa transportasi kereta api, misalnya, mesti dipastikan bahwa mereka harus tiba di stasiun 15 menit sebelum keberangkatan. Lalu dilakukan pengecekan kesehatan atau tes swab PCR terlebih dulu. 

“Kalau memang ada gejala-gejala yang berkemungkinan positif Covid-19, ya tidak boleh mudik. Hemat saya, pemudik harus benar-benar dalam keadaan kondisi badan sehat dan sebelum berangkat harus dites dulu nih. Ada waktu kira-kira kan sekarang 15 menit untuk dites swab PCR. Biar benar-benar yang mudik itu sehat semua dan ketika di rumah juga tidak menyebarkan virus,” terang Rizki. 

“Nah pengecekan kesehatan di bandara, terminal, dan stasiun harus digratiskan karena saya sebagai mahasiswa kondisi keuangannya sangat limit atau terbatas dan penghasilannya juga hanya dapat kiriman dari orang tua,” tambahnya. 

Namun ia berharap agar jangan sampai orang-orang membawa surat kesehatan dari rumah, karena kerap kali terjadi jual-beli surat sehat di berbagai klinik atau fasilitas kesehatan yang lain. 

“Karena ada saja yang memanfaatkan momentum untuk jual beli. Sebenarnya kita dalam kondisi sakit tapi karena surat itu bisa diperjualbelikan, itu kan jadi tidak mewakili badan kita. Itu sih strateginya, sebelum berangkat kita cek kondisi kesehatan 15 menit, hasil keluar langsung berangkat,” katanya. 

“Sekali lagi saya mohon agar mudik diperbolehkan dan dilakukan cek kesehatan di lokasi pemberangkatan. Dengan catatan gratis karena tidak semua orang sukses secara finansial,” tegas Rizki.

Apabila mudik diperbolehkan dan diatur secara ketat, sebenarnya juga bisa membangkitkan perekonomian negara yang sedang carut-marut karena Covid-19. Sebab pemasukan anggaran negara bisa didapat dari transportasi yang meningkat permintaannya. 

“Artinya yang semula bus-bus itu yang dilarang otomatis yang dilarang, ketika dibolehkan mudik, otomatis kan transportasi itu kan naik permintaannya. Jadi itu bisa jadi bahan pemasukan buat negara dan memulihkan perekonomian kita,” katanya. 

“Sekalipun orang-orang melakukan mudik dengan menggunakan kendaraan pribadi, maka pengecekan kesehatan bisa pula disediakan di posko yang juga bisa digunakan untuk istirahat. Ini juga bisa bermanfaat untuk membangkitkan ekonomi negara karena pasti terjadi transaksi jual-beli antarwarga selama di perjalanan,” imbuh Rizki. 

Pulang setahun sekali

Rizki sudah hidup di Bekasi selama hampir lima tahun, sejak lulus SMA di Cirebon. Dalam setahun, hanya satu kali ia berkesempatan untuk mudik yakni pada saat libur Hari Raya Idul Fitri. Tahun kemarin, ia tetap melangsungkan mudik di awal-awal bulan Syawal, setelah lebaran.

 

 

Sebagai mahasiswa rantau, Rizki hanya mendapat kiriman uang dari orang tua. Namun kiriman itu pun hanya dalam kondisi darurat. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia juga mencoba peruntungan dengan menjadi pekerja freelance seperti mengajar di salah satu Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. 

“Jadi lumayan dapat uang jajan buat kehidupan sehari-hari. Terutama akhir-akhir ini juga lumayan tuh karena banyak siswa yang ngaji dan les. Karena ketika di sekolah siswa-siswa juga belum pada masuk (paham), otomatis banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah momentum-momentum itu, saya manfaatkan untuk jadi guru freelance atau guru les privat,” terang Rizki.

Selama di perantauan dan hidup jauh dari orang tua, ia berusaha menyisihkan pendapatan untuk dibawa ke kampung halaman dan diberikan kepada keluarga yang ada di sana. Jika dalam keadaan normal, Rizki akan mudik pada H-5 menjelang lebaran.

Mudik agar tidak kepaten obor

Bagi Rizki, mudik adalah momentum untuk mengingatkan pada sejarah kehidupan semasa kecil. Menurutnya, mudik sebagai upaya menjalin silaturahim agar tidak kepaten obor (apinya termatikan).

“Setibanya di sana, sebagai tradisi orang kampung, kita mengunjungi sanak saudara. Jadi kalau bahasa Cirebon itu jangan sampai kepaten obor. Jangan sampai kita tidak tahu sejarah keluarga kita sendiri atau nasab kita sendiri,” ujar Rizki.

“Jadi secara nasab, ketika mudik, kita diperkenalkan lagi dengan keluarga besar yang mungkin sebelumnya belum kenal atau lupa. Jadi mudik itu bagi saya adalah momentum mengingatkan sejarah. Mudik adalah momentum pas untuk berkumpul keluarga. Setiap lebaran, di desa, semua keluarga besar saya berkumpul,” pungkasnya. 

Pewarta: Aru Lego Triono

Editor: Fathoni Ahmad



NU Online

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *