Pasang Surut Hubungan NU-Pemerintah Dalam Membangun Bangsa

Jakartanujakarta.com

 

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta mengadakan Diskusi Publik mengenai UU Pesantren di Aula Kantor PWNU DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 November 2019.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Mentri Agana RI KH. Zaenut  Tauhid Sa’adi. Selain KH Zaenut Tauhid Sa’adi turut hadir pula Ketua PP RMI NU Abdul Ghoffar Rozin, Kabiro Dikmental Hendra Hidayat, KH. Mulawarman Hanase, KH. Ahmad Zahari serta para pengurus NU DKI Jakarta Lainnya.

Acara Ini Di adakan guna mengawal jalannya UU Pesantren yang telah disahkan. Menurut Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta KH. Mulawarman Hanase  dalam sambutannya mengatakan Sejarah Politik NU itu sudah ada dari zaman Mbah Hasyim Asy’ari. “tetatpi kita sebagai warga NU untuk menanggapi ranah Politik kita harus menggunakan Tawassuth, Tawazun, Tasamuh, dan Ta’adul” tegas dia, dia juga menambahkan harapannya kita sebagai warga NU jangan kita menjadi kader NU yang prakmatis karna kader NU yang prakmatis dia bukan kader NU yang sesuai dengan Hittahnya.

Sementara itu menurut Ketua PP RMI NU Gus Rozin dia menyampaikan pemerintah memang sebaiknya mengatur hibah asing ke Pesantren . Kewenangan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Pesantren yang telah disahkan. “Ini karena ada hibah yang tidak dikontrol oleh negara. Undang-undang ini mengatur hadirnya hibah asing itu tidak boleh lagi langsung ke pesantren, tetapi harus melalui negara,” ujar Gus Rozin saat menjadi pembicara dalam diskusi publik “Pasang Surut Hubungan NU dan Pemerintah dalam Membangun Bangsa” di Kantor PWNU DKI Jakarta, Matraman Jakarta Timur, Rabu (20/11).

Gus Rozin menjelaskan selama ini pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap dana hibah yang masuk ke Indonesia sehingga memunculkan Pesantren Abal -abal. Pesantren abal-abal yang bahkan tidak memiliki ustaz dan santri menerima dana hibah asing.

Padahal, ia mengatakan, para kiai NU telah susah payah dalam membangun pesantren hingga bertahun-tahun lamanya. Ia menambahkan, keinginan umat untuk memondokkan anaknya ke pesantren NU lebih tinggi daripada daya tampung yang disedikan. Bahkan, terkadang dalam satu kamar dihuni oleh puluhan santri.

Di sisi lain, dia menambahkan, pengaturan Hibah Asing ke Pesantren juga penting untuk mencegah menjamurnya pesantren-pesatren yang mengajarkan paham-paham yang melenceng dari paham ahlussunnah wal jamaah, seperti halnya paham Radikalisme . Dia mengatakan, dana hibah asing itu perlu diatur agar negara bisa melakukan seleksi, baik terhadap pesantren yang menerima maupun lembaga pemberi hibah itu.

Jika kemudian hibah asing tersebut dapat menganggu keutuhan negara, maka pemerintah tidak akan mengizinkannya. “Sesuai dengan prinsip-prinisp, baik itu prinsip negara maupun prinsip yang lain, berpotensi menganggu gak terhadap keutuhan negara? Nah kayak begitu-begitu,” ucapnya saat usai acara.

Namun, menurut dia, saat ini belum diketahui apakah hibah asing tersebut nantinya harus melalui Kementerian Agama atau lembaga lainnya. Karena, menurut dia, teknis itu masih dalam pembahasan lebih lanjut.

“Belum. Kan itu harus mengikuti peraturan presiden. Itu masih pembahasan. Tetapi besok itu tidak lagi kemudian bebas dari lembaga donor kepada pesantren, tetapi harus melalui satu pintu. Mungkin saja pemerintah nanti membentuk badan tersendiri,” kata Gus Rozin.

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, sebaiknya pemerintah memang harus mengetahui setiap hibah yang masuk ke pesantren Indonesia. “Saya kira lalu lintas anggaran yang masuk ke Indonesia harus diketahui lah. Enggak boleh lah kemudian tidak ada filter,” ujar Zainut saat ditemui di acara yang sama.

Namun, menurut Zainut, pengaturan dana hibah asing ke pesantren tersebut sebenarnya bukan sebagai upaya untuk menangkal masuknya paham-paham radikal dari luar, tapi agar lebih terbuka saja terkait sumber hibah itu.

“Ya lebih kepada kita ingin supaya diketahui saja. Transparansi publik saja,” jelasnya. Kusen Albab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *