NU, SELURUH BANOM DAN LEMBAGA DI BAWAHNYA RESMI BERBADAN HUKUM

Jakartanujakarta.com

Lembaga dan badan otonom  Nahdlatul Ulama di wilayah dan cabang tidak perlu galau terkait dengan bantuan hibah. Hal itu terjawab setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Pilitik dan Pemerintahan Umum mengeluarkan surat kawat ke kepala daerah seluruh Indonesia dengan nomor 450.7/1003/POLPUM perihal Penjelasan Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Badan Hukum.

Dalam surat tersebut Kemendagri menjelaskan kepada kepala daerah seluruh Indonesia bahwa Nahdlatul Ulama berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas yang telah berbadan hukum. Hal itu berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan Berbadan hukum yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-undang diatas.

Artinya badan otonom dan lembaga dibawah naungan Nahdlatul Ulama secara otomatis bisa mendapatkan hibah kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana Organisasi Nahdlatul Ulama telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Pemerintah melalui Gouverment Besluit sejak tanggal 6 Februari 1930 sebagaimana tercatat dalam Besluit Rechtspersoon No.IX tahun 1930.

Maka, Organisasi Nahdlatul Ulama telah memiliki Badan Hukum tidak perlu mendaftar ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pun demikian juga badan otonom yang berada di bawah Organisasi Nahdlatul Ulama sehingga dapat diberikan dana hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/4627/SJ tanggal 18 Agustus 2015 tentang penajaman ketentuan penerima dana hibah harus mempunyai badan hukum. Ini memantik persoalan di beberapa daerah tidak mengeluarkan dana hibah ke badan otonom NU di daerah yang dianggap tidak memiliki badan hukum. Hal itu yang menyebabkan Ketua Umum PBNU bersurat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menanyakan tentang Dana Hibah kepada struktur dan perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama di daerah pada 19 Februari 2016 lalu. Kusen Albab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *