Ketua PWNU DKI Tegaskan Tolak Perpres Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Izin Investasi Miras

NUJAKARTA.COM-Polemik Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, terutama dalam lampiran III nomor 31, 32, dan 33 yang memuat tentang investasi minuman keras (miras) beralkohol terus bergulir. Tidak luput dari perhatian PWNU DKI Jakarta. Terkait Perpres Investasi Minuman Keras ini, PWNU DKI Jakarta mendukung PBNU menolak investasi industri miras.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif menolak tegas izin investasi minuman keras (miras) yang tertuang dalam Perpres tersebut. Menurutnya, minuman keras adalah sebagai Ummul Khabaits atau induk keburukan, “Karenanya segala sesuatu yang memberikan peluang berkembangnya miras harus dibatasi bahkan jika mungkin harus distop (Sadz al Dzari’ah),” kata Kiai Samsul kepada tim Dakwah NU, Selasa (2/3) pagi.

Oleh karenanya, PWNU DKI meminta kepada Presiden agar membatalkan atau mencabut kembali Perpres Nomor 10 tahun 2021 yang menjadi polemik masyarakat. minuman beralkohol yang sudah secara jelas diharamkan oleh agama dan menimbulkan kemudaratan bagi anak bangsa.

Sebelumnya dikabarkan, Pemerintah menetapkan industri miras tergolong dalam daftar positif investasi (DPI) setelah sebelumnya sektor tersebut masuk di kategori bidang usaha tertutup. Berdasarkan aturan turunan UU Cipta Kerja ini, investasi miras dibuka di beberapa daerah, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

PWNU DKI Jakarta juga mendorong Pengurus Besar NU (PBNU) menyampaikan pendapat serupa. “Saya kira sudah jelas, sikap PBNU dalam hal ini. PWNU mendorong PBNU untuk secara tegas dan bjaksana menyampaikan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang mengarah kepada legalisasi minuman keras dan atau minuman beralkohol,” tutur Yai Samsul, begitu ia akrab disapa.

Kiai Samsul mengutip pernyataan ketua umum PBNU, yaitu menolak dengan tegas rencana Pemerintah menjadikan industri minuman keras keluar dari daftar negatif investasi dengan alasan sangat tegas, Alquran telah mengharamkan miras karena banyak mudharatnya. Selanjutnya soal aturan invetasi miras itu, PWNU DKI Jakarta menginstruksikan warga nahdliyin di DKI Jakarta untuk tetap menjaga situasi dan kondisi serta tidak terpancing melakukan aksi yang lebih besar yang akan merugikan sesama. Ia juga mengungapkan bahwa NU akan terus mengawal kebijakan pemerintah yang berujung kepada kemaslahatan umat. “NU secara umum akan selalu mendorong kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kemaslahatan umat (tasharuful imam ala arrai’yah manuthun bil maslahat),” tandas Yai Samsul mengakhiri. (hzm/fqh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *